banner 300x30 banner 300x30

DPRD Boltim Bersama KUD dan Dua Perusahaan Tambang Gelar Rapat Dengar Pendapat

DPRD Boltim Bersama KUD dan Dua Perusahaan Tambang Gelar Rapat Dengar Pendapat
Rapat Dengar Pendapat oleh DPRD Boltim
DPRD Boltim Bersama KUD dan Dua Perusahaan Tambang Gelar Rapat Dengar PendapatReviewed by Kabar Boltimon.This Is Article AboutDPRD Boltim Bersama KUD dan Dua Perusahaan Tambang Gelar Rapat Dengar PendapatBOLTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Perusahaan JRBM, PT ASA, dan Koperasi Unit Desa (KUD) Nomontang, berkaitan dengan hak dan kewajiban perusahaan yang beroperasi di wilayah Boltim, termasuk perizinan maupun kelanjutan tambang. Rapat berlangsung di Gedung DPRD Boltim pada 02/06/2020. Dapat di pimpin […]

BOLTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Perusahaan JRBM, PT ASA, dan Koperasi Unit Desa (KUD) Nomontang, berkaitan dengan hak dan kewajiban perusahaan yang beroperasi di wilayah Boltim, termasuk perizinan maupun kelanjutan tambang. Rapat berlangsung di Gedung DPRD Boltim pada 02/06/2020.

Dapat di pimpin langsung ketua DPRD Boltim Fuad Landjar SH, didampingi wakil Ketua DPRD Boltim Medi Lensun, Muhamad Jabir, bersama anggota, keterwakilan lebaga eksekutif, serta tiga perusahaan yakni PT JRBM, PT ASA dan KUD Nomontang.

pada rapat tersebut, Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar pertanyakan kewenangan dari pimpinan SKPD mulai dari Bagian Sumber Daya Alam, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah.

Terkait dengan izin dan persolan lingkungan hingga kewajiban membayar landren dan royalti, KUD Nomontang menjadi sasaran pertanyaan tentang bagaimana mekanisme perizinan dan penyetoran yang dilakukan pihak KUD selama ini. Karena seperti yang disampaikan Kepala Bagian SDM Hasman Bahansubu, Kepala DLH Boltim Sjukri Tawil dan Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Boltim Norma Linggana, serta Kepala DPMPTSP Boltim Syafrudin Mokoagow, bahwa selama ini mereka tidak mengeluarkan rekomendasi tentang pengurusan izin sebab tidak ada kewenangan sesuai dengan regulasi Undang-undang Minerba, karena proses pengurusan Izin Usaha Pertambangan sudah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan Pusat. Begitu pun dengan penerimaan daerah terkait landren dan royalti, Kepala DPPKAD Boltim Syukur Monoarfa menyampaikan bahwa sesuai data yang ada di dinasnya sejak beberapa tahun terakhir belum ada.

Menanggapi sejumlah pertanyaan beragam dari Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar dan Wakil Ketua Medy Lensun dan Muhammad Jabir beserta anggota DPRD Boltim seperti Syamsuddin Dama, Sofyan Alhabsy, Richi Hadji Ali, Sunarto Kadengkang, Rolia Mamonto dan Titiek Susanti Mamonto, Ketua KUD Nomontang Marlon yang didampingi Jamaludin menepis apa yang menjadi persoalan terkait aktivitas tambang di lahan seluas 215 hektar dibawah Izin Usaha Pertambangan (IUP) KUD.
“Kami sudah melakukan pengurusan sejumlah izin sesuai dengan regulasi pertambangan. Dan untuk pembayaran royalti dan landren, kami tidak pernah menunggak, dan untuk pembayarannya ke kas negara aturannya berubah-ubah yang dulunya melalui kantor pos sekarang sudah melalui online, dan kami sudah menyampaikan ke Bupati dan Ketua DPRD terkait bukti penyetorannya,” ujar Jamaludin.

Untuk lokasi KUD Nomontang yang berada di Desa Lanud Kecamatan Modayag, menurut Medy Lensun dan Sofyan Alhabsy, perlu ada penegasan dari KUD terkait aktivitas yang dilakukan oleh anggota KUD, semisal jarak penambangan dengan pemukiman. “Pihak KUD perlu melakukan rencana pasca tambang, misalnya mengembalikan lagi posisi tanah seperti semula, terkait dengan pemukiman, setahu saya pertambangan lebih dulu ada kemudian desa Lanud,” sebut Medy.

Sementara Sofyan Alhabsy mengatakan, agar jangan selalu beranggapan bahwa tambang lebih dulu daripada desa, namun bagaimana mencari solusi agar desa yang ada tidak hancur dan menjadi tanggungan daerah untuk memperbaikinya kemudian hari. “Jangan menganggap bahwa tambang yang duluan ada dari desa, tapi bagaimana cara KUD menjaminkan luas lahan yang rusak akibat penambangan untuk dikembalikan lagi seperti semula, agar desa Lanud tidak hancur dan menjadi tanggungan daerah melalui APBD untuk memperbaikinya,” tuturnya.

Sedangkan untuk PT JRBM dan PT ASA, dipertanyakan tentang kewajiban CSR dan Beasiswa kepada Desa Binaan, serta bagaimana kelanjutan pembebasan lahan oleh PT ASA di wilayah Kotabunan yang belum ada kejelasannya.

Anggota DPRD Boltim Syamsudin Dama, menayakan ke pihak PT ASA tentang kelanjutan dari pembebasan lahan, dan kapan perusahaan melakukan produksi agar bisa menyerap tenaga kerja dari Boltim. “Proses kelanjutan dari pembebasan lahan dari PT ASA itu bagaimana, apakah dihitung sama antara lahan kosong dan lahan yang memiliki tanaman? Dan untuk melakukan eksploitasi kapan? Agar bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak,” kata dia.

Pihak PT ASA yang diwakili oleh Reginal Pontoh, menanggapi sejumlah pertanyaan baik dari Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Anggota, bahwa pihaknya akan menyampaikan saran yang disampaikan kepada pimpinannya. “Saya akan menyampaikan sejumlah saran kepada pimpinan saya, dan untuk pembebasan lahan pihak perusahaan mempunyai harga, yakni 25ribu permeter untuk yang dipinggir jalan, dan yang ada didalam itu 20ribu permeter, dan tidak menghitung tanaman yang ada didalam lahan, sebab jika dilakukan penghitungan tanaman dan lahannya dibayar sesuai dengan NJOP maka nilainya murah, sehingga perusahaan sudah mematok harga 25ribu dan 20ribu,” sebut Reginal.

Dari PT JRBM, yang saat ini sudah dalam tahap pasca tambang, mendapat pertanyaan dari Sunarto Kadengkang tentang kewajiban perusahaan kepada desa binaan. “Bagaimana tanggungjawab perusahaan yang sudah mengambil keuntungan dari alam Boltim kepada desa binaan yang ada,” tanya Sunarto.

Yuzri yang mewakili pimpinan JRBM yang berhalangan hadir disebabkan ada pembatasan karena COVID 19, mengatakan bahwa dalam tahap pasca tambang yang akan berakhir pada tahun 2024, pihak JRBM masih melaksanakan sejumlah kewajiban seperti beasiswa di 10 desa binaan yang ada masing-masing 3 orang perdesa. “Kami masih memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berasal dari desa binaan yaitu 3 orang perdesa dari 10 desa binaan, dan untuk sejumlah saran dari DPRD Boltim akan kami sampaikan kepada pimpinan kami di pusat,” ujarnya.

Sebelum RDP ditutup, pihak PT JRBM dan PT ASA sudah diperkenankan meninggalkan tempat sebab sudah tidak adalagi yang perlu dibahas.

Untuk KUD Nomontang, pembahasan cukup panjang dan berlangsung hingga pukul 18:00, dan Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar menyampaikan terima kasih kepada KUD Nomontang yang sudah berkenan hadir, serta mengapresiasi langkah dari KUD dalam penanganan COVID 19 yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat sekaligus menutup RDP.(**)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses